Sosialisasi

Sosialisasi Peraturan Menteri Kelautan No 1 dan 2 Tahun 2015

Kegiatan Sosialisasi Hukum dan Peraturan ini dilaksanakan Pada Hari Jum’at, tanggal 6 Februari 2015, di Gedung Pertemuan UPT Pelabuan Perikanan Pantai Mayangan, yang beralamat di Pelabuan Perikanan Pantai Mayangan Kota Probolinggo, pukul 08.30 sampai dengan Selesai. Di hadiri Sekretaris Dinas Kelautan Kota Probolinggo, Kepala Bidang Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Dinas Kelutan dan Perikanan Kota Probolinggo, Kasi Konservasi dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan, Pengawas Perikanan, Penyuluh Perikanan, Staf Bidang Pengelolaan Sumberdaya Kelautan, Seluruh Pemilik Kapal 10-30 GT, Ketua-ketua POKMASWAS Perikanan Kota Probolinggo, Komandan TNI AL serta Kasat POLAIR, dan Kepala Unit Pengelolaan Penangkapan Ikan serta SATKER PSDKP Kota Probolinggo yang dalam hal tersebut Kepala Unit Pengelolaan Penangkapan Ikan dan SATKER PSDKP sekaligus sebagai Pemateri.

Pembukaan Kegiatan Sosialisasi Hukum dan Peraturan Bidang Kelautan dan Perikanan tersebut dibuka oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Probolinggo yang dalam hal ini di wakili langsung oleh Skretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Probolinggo             Ir. SUDIMAN, MM. Dalam sambutanya tersebut Bpk Sudiman meninak lanjuti terkait timbulnya Peraturan Mentri no 1 dan 2 yang pada intinya tersebut berisi tentang larangan alat tangkap Pukat Heila ( Cantrang ) yang pada umumnya sebagian besar Kapal di Probolinggo menggunakan alat tangkap tersebut dan larangan penangkapan hewan laut yang terancam punah diantaranya kepiting, hiu, terutama mengenai Peraturan larngan alat tangkap tersebut yang sudah meresahkan nelayan probolinggo yang sehari-harinya sudah menggantukan hidupnya menangkap ikan dengan alat tangkap cantrang

Resahnya masyarakat nelayan tersebut dan banyaknya masyarakat nelayan menyampaikan aspirasinya pada Dinas Kelautan dan Perikana maka pihak Dinas Kelutan dan Perikana yang dalam hal ini penyampaiannya diwakili oleh Ir. Sudiman, MM akan mengirimkan surat tertulis pada Menteri Kelautan dan Perikana Republik Indonesia yang isinya dalam surat tertulis tersebut adalah aspirasi masarakat nelayan Probolinggo yang sudah resah dan Meninjau Kembali isi dari Peraturan Kementrian Republik Indonesia tersebut yang sudah disahkan dan diterbikan, maka dalam hal tersebut diperlukan Koordinasi antara pihak-pihak terkait sehingga terwujudnya Keamanan dan Ketertiban, tidak terjadi hal-hal yang menimbulkan kerugian masyarakat nelayan yang lain.

Sebagai Pembicara atau Pemateri Kegiatan Sosialisasi ini:

  1. Kepala Unit Pengelolaan Penangkapan Ikan yang dalam hal ini dwakilkan oleh Kepala Seksi yang membidanginyya yaitu      Ir. ACHMAD SUDUR dengan materi Sosialisasi PERMEN KP NO. 02 TAHUN 2015 Tentang Pengguna Alat Penangkap Ikan Pikat Heila dan Pukat TarikDI KOTA PROBOLINGGO.

vDasar Hukum

      UU No. 45 Th 2009 jo UU No. 31 Th. 2004 Tentang Perikanan

      KEPMEN KP No. 06 Tahun 2010 Tentang Alat Penangkapan Ikan

      PERMEN KP No. 42 Tahun 2014 jo No. 02 Th. 2011 Tentang Jalur Penangkapan,API dan ABPI.

Maksud dan Tujuan

Maksud diterbitkannya  Permen KP. No. 02 Tahun 2015 Tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela dan Pukat Tarik adalah untuk menghentikan sementara penggunaan alat penangkapan ikan yang dianggap merusak lingkungan agar SDI tidak punah.

Tujuannya adalah untuk memulihkan kembali sumberdaya ikan yang telah berkurang/rusak sampai pada akhirnya dapat dimanfaatkan kembali secara optimal

Akibat Larangan Pengguna Alat Tangkap Tersebut

      Nelayan tidak dapat melakukan usaha penangkapan ikan

      Produksi perikanan menurun

      Kesejahteraan nelayan semakin sulit

Solusi dari Pelarangan alat Tangkap Tersebut

Mengusulkan  ke KKP agar dikaji kembali Permen KP. No. 02 Tahun 2015

Perlu adanya kompensasi seperti pada saat penghapusan trawl (pukat harimau) tahun 1980

 

  1. Kepala SATKER PSDKP Kota Probolinggo KRISTIAN HEDI, S.Pi dengan materi Sosialisasi PERATURANMENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1/PERMENKP/2015 Tentang Penangkapan Lobster (panulirus spp.), Kepiting (scylla spp.), danRajungan (portunus pelagicus spp.)

Menimbang

Bahwa keberadaan dan ketersediaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus pelagicus spp.) telah mengalami penurunan populasi, sehingga perlu dilakukan pembatasan penangkapan.

untuk itu perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penangkapan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus pelagicus spp.);

Pasal 2

Setiap orang dilarang melakukan penangkapan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus pelagicus spp.) dalam kondisi bertelur.

Pasal 3

Penangkapan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus pelagicus spp.) dapat dilakukan dengan ukuran:

  • Lobster (Panulirus spp.) dengan ukuran panjang karapas > 8 cm (di atas delapan sentimeter);
  • Kepiting (Scylla spp.) dengan ukuran lebar karapas             > 15 cm (di atas lima belas sentimeter); dan
  • Rajungan (Portunus pelagicus spp.) dengan ukuran lebar  karapas  > 10  cm (di atas sepuluh sentimeter).

Cara Pengukuran Lobster (Panulirus spp.), Kepiting  (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus pelagicus spp.) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Setiap orang yang menangkap Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus pelagicus spp.) wajib :

  • Melepaskan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus pelagicus spp.) dalam kondisi bertelur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan/atau dengan ukuran yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) jika masih dalam keadaan hidup;
  • Melakukan pencatatan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus pelagicus spp.) dalam kondisi bertelur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan/atau dengan ukuran yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang tertangkap dalam keadaan mati dan melaporkan kepada Direktur Jenderal melalui kepala pelabuhan pangkalan sebagaimana tercantum dalam Surat Izin Penangkapan Ikan.

 

Kegiatan ini diharapkan akan memberikan hasil yang baik yang akan memberikan efek positif terhadap Pengawasan dan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini antara lain :

  1. Kesadaran masyarakat akan pengelolaan SDI yang bertanggung jawab dan sadar akan hukum.
  2. Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Pengurusan Ijin Dalam Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.
  3. Menjadikan Masyarakat Paham akan Pentingnya mentaati segala peraturan yang mengatur tentang pengawasan dan pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.
  4. Keikutsertaan peran masyarakat langsung yang memiliki kapal secara aktif dalam menjaga dan mengawasi Sumberdaya Ikan,
  5. Menjadikan masyarakat sebagai ujung tombak dalam pengawasan dan pengendalian SDI seblum dilanjutjan ke aparat yang berwenang.
  1. Menurunkan pelanggaran hukum dan konflik yang terjadi antar nelayan.
  2. Peserta yang diundang dapat memahami dan memahami dan mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang ada dan dapat memberikan / menyebarkan hasil sosialisasi ini kepada teman sekerja lainya.
  3. Dengan mematuhi UU Perikanan yang ada akan terwujud keamanan dan ketertiban masyarakat perikanan yang aman dan nyaman.

 

This Post Has 2 Comments
  1. Saya sangat setuju dengan artikel ini. Sehubungan dengan pasal kp.no 02 tahun 2015 Sangat berdampak besar pada nelayan, Semoga adanya artikel ini mendapat sambutan baik dari KKP dan dapat di sosialisasikan. Agar segera mendapat titik terang kususnya bagi para nelayan dan perikanan indonesia.

  2. Salam, sebelum diterbitkan uu pemerintah yang kiranya akan membuat nelayan kita bergejolak dan resah maka seharusnya di iringi oleh solusi, nelayan bertaruh nyawa dilaut untuk mencari nafkah, bukan dipekerjakan di proyek pisik karena tidak sesuai dengan sdmnya,karena pemutusan mata pencaharian nelayan adalah pelanggaran dan tidak sesuai dengan amanat uud 1945, tolong PP tersebut dikaji ulang atau direfisi sehingga tidak terbentur pada kearifan lokal, sehingga nelayan banyak dipenjarakan, dan kita harus ingat bahwa ibu Mentri awalnya hidup bersama nelayan sebelum ke istana negara.
    sebagai judicial Revieu :
    – Dampak Negativ aturan tersebut dengan kearifan lokal yang terdampak besar
    – Solusi terbaik sehingga nelayan tetap melaut dan tenang mencari nafkah.
    – Kesempurnaan hakikat dari Allah yang telah memberikan rizkinya kepada manusia yang mencari nafkah dari hasil laut yang dari jaman lampau sampai sekarang belum pernah habis malah nelayan kesusahan dalam memasarkan hasil lautnya karena saking melimpahnya hasil laut.
    terimakasih.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *